Menteri Anas Menekankan Pentingnya Percepatan Kinerja Dalam Rapat Progres Kerja INA Digital

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memimpin pertemuan bersama tim INA Digital di Kantor Kementerian PANRB pada hari Jumat (21/06). Rapat ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah percepatan dalam mencapai target-target setelah peluncuran INA Digital.

Menteri Anas menekankan pentingnya percepatan kinerja dan pelaporan progres guna mencapai target-target tersebut. "Diperlukan percepatan agar orkestrasi dapat berjalan dengan baik, dan untuk itu kita perlu melakukan pembaruan data," ujarnya dengan tegas.

Laporan yang diharapkan dapat mencerminkan persentase progres dan kendala dari setiap kementerian. Dengan demikian, solusi yang tepat dapat ditentukan untuk lintas sektor.

Mengenai pengembangan integrasi layanan, Menteri Anas menyoroti isu keamanan data pengguna. Ia menegaskan bahwa tim INA Digital perlu melakukan kajian mendalam terhadap keamanan digital di setiap Kementerian/Lembaga yang menangani layanan prioritas. "Kita perlu melihat berapa lapis keamanan data yang telah disiapkan. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan proses bisnis dan upaya mitigasi dari masing-masing lembaga," jelasnya.

Menteri Anas kemudian menekankan pentingnya memiliki narasi yang baik mengenai GovTech untuk mengkomunikasikannya kepada publik, terutama narasi mengenai kemajuan integrasi layanan. "Kolaborasi diperlukan untuk memperkenalkan GovTech kepada pengguna penting," tambahnya.

Layanan prioritas akan digabungkan secara bertahap melalui beberapa tahap. Layanan tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara.

Menurut Anas, selama ini ketika warga membutuhkan layanan A, mereka harus mengunduh aplikasi instansi A dan mengisi data di dalamnya. Kemudian, ketika warga membutuhkan layanan B, mereka harus mengunduh aplikasi B dan mengisi data lagi. Proses ini berulang-ulang. Padahal, ada ribuan layanan dengan ribuan aplikasi. Ironisnya, teknologi justru membuat proses ini semakin rumit bagi warga.

Menurut arahan Bapak Presiden, prosesnya tidak boleh lagi rumit meskipun sudah menggunakan teknologi. Inilah mengapa interoperabilitas layanan sangat penting, yang membutuhkan pertukaran data. Tugas INA Digital adalah mengintegrasikan layanan tersebut," ujarnya.

"Sehingga untuk pertama kalinya dalam sejarah, sesuai arahan Presiden, Indonesia bersiap mewujudkan sejarah baru, di mana layanan digital akan terpadu, tidak lagi berbasis instansi atau government centric, tapi berbasis kebutuhan rakyat atau citizen centric, seperti langsung masalah pencatatan sipil, dukungan pencarian pekerjaan, layanan jika warga sakit, pergantian alamat, akses bantuan sosial, dan masih banyak lagi," tambah Anas.

Sebagai informasi, INA Digital adalah nama GovTech yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi. INA Digital bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah yang sebelumnya terpisah dalam ribuan aplikasi milik kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Keterpaduan dan interoperabilitas layanan digital telah menjadi pola di sejumlah negara maju, sehingga rakyat tidak perlu kesulitan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.