CEO Pertamina New and Renewable Energy (NRE) John Anis mengungkapkan bahwa ekspor listrik ke Singapura dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan fasilitas produksi panel surya di Cikarang, Jawa Barat. “Ekspor listrik ke Singapura bukanlah suatu keharusan, namun hal tersebut merupakan langkah yang sangat positif. Jika itu terlaksana, pasti akan memberikan efek yang sangat baik,” ungkap John saat ditemui di Jakarta pada hari Senin. John menilai bahwa jika pemerintah memutuskan untuk mengekspor listrik ke Singapura, hal itu akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi rencana pembangunan pabrik panel surya di Cikarang. Namun, ia menambahkan bahwa hingga saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan mengenai ekspor listrik hijau ke Singapura. “Kami tidak dapat berharap pada sesuatu yang belum pasti. Itu terlalu berisiko,” tambahnya. John juga menyatakan bahwa saat ini, Pertamina NRE masih dalam proses pembangunan pabrik panel surya di Cikarang. Salah satu alasan kehati-hatian tersebut adalah fluktuasi kondisi pasar panel surya. Oleh karena itu, John sedang melakukan kajian lebih mendalam terkait pembangunan pabrik tersebut. “Namun, kami sudah memiliki MoU dengan mereka, dan kami terus melakukan kemajuan. Sebagai BUMN, prinsip kehati-hatian tetap kami terapkan,” tuturnya. Pertamina New and Renewable Energy (NRE) sebelumnya mengumumkan bahwa mereka sedang mengembangkan fasilitas produksi panel surya di Jawa Barat, dengan investasi awal sebesar 40 juta dolar AS atau setara dengan Rp657,6 miliar (berdasarkan kurs Rp16.441). Nelwin Aldriansyah, Direktur Keuangan Pertamina NRE, menyampaikan hal tersebut setelah menghadiri acara Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta pada hari Kamis (27/2). Ia menjelaskan bahwa pembangunan pabrik ini dilakukan bekerja sama dengan salah satu perusahaan manufaktur asal China. Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa tujuan dari pembangunan fasilitas produksi ini adalah untuk memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal sebesar 40 persen yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, fasilitas produksi ini ditargetkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2026.