Lembaga National Single Window (LNSW) di bawah Kementerian Keuangan terus berupaya mengoptimalkan potensi Indonesia National Single Window (INSW) guna memperkuat ekosistem logistik di tanah air. INSW merupakan sistem elektronik yang dirancang untuk mendukung proses perdagangan dan logistik internasional di Indonesia. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha dan pemerintah untuk mengelola dokumen kepabeanan, perizinan, serta dokumen perdagangan lainnya secara terintegrasi melalui satu pintu (single window). "INSW memiliki potensi untuk terus dikembangkan demi memperkuat logistik nasional di masa mendatang," ungkap Kepala LNSW Oza Olavia dalam acara media gathering di Jakarta, pada hari Jumat. Hingga saat ini, pelaksanaan INSW dilakukan melalui kolaborasi dengan 18 kementerian dan lembaga (K/L). Upaya untuk menyelaraskan ini mencakup integrasi dokumen yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak terkait, termasuk perizinan antar lembaga. Sebagai ilustrasi, apabila perizinan impor memerlukan persetujuan teknis dari lembaga tertentu, kini proses tersebut telah terhubung dalam sistem INSW. Seluruh izin ini dapat dikelola secara terintegrasi dan berdasarkan proses, sehingga memudahkan pengguna jasa. "Pada dasarnya, kami akan terus berkoordinasi untuk mengurangi waktu tinggal. Tidak hanya durasinya, tetapi juga biayanya. Kita perlu memperhatikan bagaimana profiling yang dilakukan oleh K/L lainnya, salah satunya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)," ungkapnya. Menurut Oza, K/L yang paling aktif dalam pengurusan perizinan adalah Kementerian Perdagangan (Kemendag). K/L lain yang juga menunjukkan aktivitas tinggi antara lain Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penguatan INSW ke depan akan mencakup pengembangan Maritime Single Window, yang bertujuan untuk mengintegrasikan layanan kepelabuhanan sesuai dengan mandat dari International Maritime Organization (IMO). Oza menekankan pentingnya pengembangan mekanisme pelacakan dan penelusuran barang serta dokumen, yang merupakan salah satu parameter penilaian dalam Logistics Performance Index (LPI). Selain itu, monitoring yang dilakukan melalui layanan pengangkutan antarpulau perlu didorong untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi komoditas di tingkat nasional. Selanjutnya, layanan NLE harus mengoptimalkan aspek business to government (B2G), government to government (G2G), dan business to business (B2B). INSW juga akan dikembangkan untuk mendukung program perdagangan digital. Untuk mendukung perdagangan digital, diperlukan portal yang dapat menerima data terkait. "Saat ini, terdapat banyak program di tingkat internasional yang berkaitan dengan perdagangan, seperti e-invoice, e-B/L, dan lain-lain. Kami masih melakukan koordinasi untuk mendapatkan data-data tersebut," jelas Kepala LNSW. LNSW juga akan memanfaatkan berbagai teknologi terkini, seperti AI, analitik data, pembelajaran mesin, dan blockchain, dengan harapan data yang dimiliki dapat diolah menjadi informasi yang signifikan bagi ekosistem logistik di Indonesia.