Berikan komentar
Media Suara Kini
Ekonomi
Foto: ANTARA/Livia Kristianti/pri
Presiden Memutuskan Agar Indonesia Bergabung Dengan Blok Ekonomi Demi Kepentingan Bangsa
Selasa, 03 Des 2024
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa keputusan Indonesia untuk bergabung dengan blok ekonomi global seperti BRICS dan OECD diambil demi kepentingan nasional. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers setelah sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta pada hari Senin. "Bapak Prabowo menekankan bahwa sebagai negara yang mengutamakan kepentingan nasional, kita tidak akan bergabung dengan blok pertahanan manapun. Namun, kita akan berpartisipasi dalam berbagai blok ekonomi yang memberikan manfaat bagi bangsa kita," jelas Hasan. Hasan juga menambahkan bahwa saat ini Indonesia sedang dalam proses pendaftaran untuk bergabung dengan beberapa blok ekonomi, termasuk BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta menunjukkan minat untuk bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP). Jika Indonesia diterima dalam blok-blok ekonomi tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan dari segi ekonomi. "Oleh karena itu, kita akan bergabung dengan blok manapun yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi bangsa kita," tutup Hasan. Keputusan Indonesia untuk terlibat dalam blok-blok ekonomi global di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto semakin terlihat aktif sejak awal masa jabatannya. Empat hari setelah pelantikan, Presiden Prabowo mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS Plus yang berlangsung di Kazan, Rusia. Dalam forum tersebut, Indonesia mengungkapkan niatnya untuk bergabung dengan blok ekonomi yang diprakarsai oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Sementara itu, ketertarikan Indonesia untuk bergabung dengan OECD sebenarnya telah dimulai sejak pemerintahan sebelumnya. Pada 29 Maret 2024, proses aksesi Indonesia ke OECD resmi dimulai setelah peta jalan aksesi disetujui oleh Dewan OECD. Di sisi lain, untuk CPTPP, Indonesia telah menerima banyak dukungan dari negara-negara anggotanya, sehingga diharapkan proses aksesi yang sedang berlangsung dapat dipercepat.
